Dibalik Megahnya Proyek 35.000 Mega Watt

Di balik megaproyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt, untuk mengatasi kekuarangan kebutuhan listrik masyarakat Indonesia, pemerintah memasukan ketersediaan listrik 35.000 Megawatt sebagai salah satu proyek unggulan jangka panjang (sampai 2019) dalam Nawacitanya. Hal ini berarti, mulai dari 2015-2019, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit; masing-masing terdiri 35 proyek oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menilai target tersebut terlalu dipaksakan sehingga direvisi menjadi hanya sebesar 16.167 Megawatt. Berdasarkan perhitungan Rizal Ramli, kebutuhan riil listrik pada saat beban puncak 2019 hanya sebesar 74.526 megawatt dibanding tahun 2015 sebesar 50.856 Megawatt. Jika ditambah 35 ribu Megawatt plus 7.000 Megawatt yang sedang berjalan, akan terjadi kelebihan pasokan daya sebesar 21.331 Megawatt.

 Pada tahun 2015 PLN akan menandatangani kontrak pembangkit sebesar 10 ribu MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35 ribu MW (http://listrik.org/) Karena itu, langkah-langkah konsolidasi ke arah realisasinya sudah mulai dilakukan Jokowi-JK. Bagi Jokowi, proyek ini sangat penting dan realistis. Presiden menegaskan bahwa “Target 35 ribu MW bukan target main-main, itu realistis. Jadi harus dicapai dengan kerja keras,” tandas Joko Widodo. “Listrik yang cukup, adalah kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. Namun, di tengah upaya pemerintah untuk mulai mewujudkan proyek ini, bak petir di siang bolong. Rizal Ramli yang baru bergabung dan seharusnya menjadi ujung tombak JKW-JK untuk turut merealisasikan proyek ini, malah melontarkan kritikan pedas bahwa proyek ini terlalu ambisius dan tidak realistis. Bahkan Rizal Ramli menuduh ketersediaan listrik 35.000 Megawatt sebagai salah satu proyek unggulan pemerintah merupakan ambisi pemerintah. Sontak saja, apa yang dilontarkan Rizal Ramli menuai reaksi pihak istana. Jusuf Kalla mewakili pemerintah yang menjadi sasaran tembak dan ia langsung membantah tudingan tersebut. Tentu Rizal Ramli tidak asal menuding ketika dia berani secara terang-terangan menantang Jusuf Kalla yang adalah atasannya. Ia berani menuding Jusuf Kalla dan bersedia berdebat dengan Jusuf Kalla, mengapa? Rizal Ramli hanya mau mengingatkan jangan sampai ambisi proyek PLTU 35.000 MW menjadi ajang korupsi berjamaah, padahal dibiayai oleh utang luar negeri yang sangat besar yakni lebih dari 1.127 triliun rupiah.

Ungkapan Rizal Ramli ini bagaikan pedang bermata dua: mengingatkan pemerintah untuk tidak ‘bermain’ dengan uang rakyat/utang dalam upaya merealisasikan proyek ini yang melibatkan pihak swasta dan memberi peringatan kepada masyarakat Indonesia untuk serius ikut serta mengawasi perealisasiannya. Di mana letak peluang KKN dalam megaproyek ini? Dengan total daya 35.000 Megawatt yang akan menyerap dana lebih dari 1.127 triliun rupiah, proyek ini tidak bisa ditangani sendiri oleh pihak PLN. Karena itu, keterlibatan pihak swasta/IPP yang akan membangun 10.681 MW mutlak dibutuhkan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi lampu hijau kepada perusahaan listrik swasta atau independent power producer (IPP) untuk memperbesar ruang bisnisnya di sektor ketenagalistrikan. Tak hanya diizinkan membangun pembangkit listrik, IPP juga diperbolehkan membangun jaringan transmisi listrik.

Sudirman Said mengatakan izin tersebut diberikan demi mengurangi beban PT PLN (Persero) dalam mendanai penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan. “Transmisi juga akan dikerjasamakan dengan sawasta. Jangan sampai pembangkit selesai, tapi transmisi tidak ada,” kata Sudirman, di kantor Kementerian ESDM, Rabu (15/7) (CCN Indonesia). Bahkan Sudirman Said mengungkapkan kepada CNN Indonesia bahwa perluasan izin kepada perusahaan swasta di sektor ketenagalistrikan merupakan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan bos PT Pindad (Persero) ini menegaskan, selain memberikan izin untuk membangun jaringan transmisi,  pemerintah juga meminta penyediaan lahan diselesaikan segera. “Kemarin 16 kabupaten ketemu untuk cari bottlenecek dan Mendagri hadir. Kami akan lakukan lagi bicara detail dengan kabupaten,” tuturnya. Masih kepada Media yang sama, Sudirman Said juga membeberkan bahwa JK telah mengurangi porsi tanggung jawab PLN yang sedianya akan membangun 10.000 Megawat menjadi 5000 Megawatt. Sudirman mengungkapkan, berkurangnya porsi PLN dalam proyek pembangkit 35 ribu MW tak lepas dari arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan demikian, perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) diberi kesempatan untuk membangun pembangkit hingga 30 ribu MW. Meskipun tudingan RR berusaha dibantah oleh Wapres JK. Dalam merealisasikan proyek ini dalam waktu singkat yaitu dengan cara semakin banyak memberikan porsi kepada pihak swasta yang bergerak di sektor energi khususnya yang bergerak di dalam bidang kelistrikan. Tentu hal ini bisa dipahami karena telah diatur di dalam sejumlah regulasi misalnya: UU 12/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Peraturan Menter ESDM 1/2015 tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik Dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM 3/2015 tentang tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, Dan PLTA Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung Dan Penunjukkan Langsung.

Terdapat 7 permasalahan dan tantangan yang di hadapi oleh PLN untuk merealisasikan proyek 35.000 MW:

  1. PLN perlu memperkuat struktur permodalan untuk menjaga rasio keuangan.
  2. Perlu kejelasan skema penjaminan pemerintah untuk pendanaan terutama untuk proyek skala besar.
  3. Di butuhkan integrasi yang kuat dalam pembangunan pembangkit, transmisi dan gardu induk.
  4. Pengadaan tanah membutuhkan waktu dan terbentur regulasi.
  5. Masalah perizinan masih membutuhkan penyelarasan dan akselerasi oleh pemerintah pusat dan daerah, serta perlu waktu yang lama untuk rencana PTSP.
  6. Pengadaaan pengembangan harus selesai paling lambat kuartal empat 2016 untuk pembangkit PLN dengan kapasitas 9815 MW.
  7. Perlu langkah khusus pengamanan pasokan energi primer gas dan batu bara.

http://www.kompasiana.com/fajarbaru/waspadai-manuver-jk-pada-megaproyek-listrik-35-ribu-megawatt_55d9474cd593730c05f6103f

http://www.beritasatu.tv/news/pro-kontra-proyek-pembangkit-listrik-35-ribu-megawatt/

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/10/01/pembangunan-listrik-35-ribu-megawatt-masih-terkendala-investasi

Irfan Syuhudi

Mahasiswa Teknik Elektro FTI-ITS 2013

2213100109

About the author: admin